31 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Masa Kolonial

Kebebasan Pers Pada Masa Kolonial

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berjenis-jenis momen, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan bermacam-macam informasi, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan tata tertib, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat isu untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan berita dengan menerapkan segala jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti memperkenalkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tidak berbohong. fakta wajib dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan mesti dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers patut dapat membedakan secara terang mana yang ialah momen politik, dan mana yang yakni pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada peraturan undang-undang yang mewajibkan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers patut menyampaikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers semestinya memahami kondisi seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut selalu menyampaikan dan menerangkan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka akses ke bermacam sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya kabar akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melewati kabarnya sebenarnya media membantu pemerintah memecahkan beraneka problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika lebih-lebih dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu wajib diupayakan. Akses itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018