5 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Zaman Orde Baru

Kebebasan Pers Pada Zaman Orde Baru

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat berita, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui beragam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam-macam berita, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Sidoarjo WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan isu dengan mengaplikasikan seluruh ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berbohong. fakta patut dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni adalah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai contoh disebutkan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara jelas mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada regulasi undang-undang yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memastikan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers semestinya memberi tahu gambaran yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers sepatutnya memahami kondisi semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers patut sanggup menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti senantiasa menyajikan dan membeberkan tujuan dan nilai-nilai ( More : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers seharusnya mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka jalan masuk ke berjenis-jenis sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Melalui informasinya sesungguhnya media membantu pemerintah menuntaskan beraneka masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika secara khusus dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke informasi akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu sepatutnya diupayakan. Jalan itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018