20 Jan 2018

Kebebasan Pers Pada Zaman Orde Lama

Kebebasan Pers Pada Zaman Orde Lama

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan tata tertib yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui bermacam peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan bermacam berita, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan kabar dengan menerapkan semua variasi saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta seharusnya disampaikan sebagai fakta, dan pendapat sepatutnya dikemukakan sebagai murni yaitu sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yakni sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang merupakan anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meski tidak ada hukum peraturan yang mewajibkan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memutuskan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers patut memberi tahu gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers seharusnya memahami situasi segala golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers semestinya cakap menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Bangkalan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, tapi berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melewati informasinya sesungguhnya media menolong pemerintah menyelesaikan berjenis-jenis masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap akses bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu patut diupayakan. Masuk itu tidak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018