3 Jan 2018

Kebebasan Pers Papua

Kebebasan Pers Papua

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal berbagai momen, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan beraneka informasi, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh info untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan kabar dengan mengaplikasikan semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tidak berbohong. fakta harus dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers harus bisa membedakan secara jelas mana yang yaitu momen politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers patut berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada hukum aturan yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers sepatutnya memperkenalkan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers sepatutnya memahami keadaan semua kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu memberi tahu dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Blitar WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang patut diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke beraneka sumber isu. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Via beritanya hakekatnya media menolong pemerintah memecahkan pelbagai dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu semestinya diupayakan. Akses itu tak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif kepada info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018