28 Jan 2018

Kebebasan Pers Pkn

Kebebasan Pers Pkn

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) ialah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal pelbagai peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan bermacam-macam kabar, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan memiliki Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu info dengan menggunakan semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta mesti disajikan sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers seharusnya bisa membedakan secara jelas mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang yakni pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada tata tertib peraturan yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers wajib menyampaikan gambaran yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi semua golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers semestinya cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan skor-skor ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pengajar masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke beraneka sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. Lewat beritanya sebetulnya media menolong pemerintah mengatasi berjenis-jenis dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, jalan masuk itu harus diupayakan. Akses itu tak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyatakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018