29 Jan 2018

Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Kebebasan Pers Sebagai Pilar Demokrasi

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui bermacam momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan berbagai info, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan memakai semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut memberi tahu dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tak berbohong. fakta seharusnya diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers wajib bisa membedakan secara jelas mana yang ialah momen politik, dan mana yang yaitu pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada aturan aturan yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban mempertimbangkan bahwa pers yakni wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers harus memahami keadaan semua klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut mampu menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers mesti selalu memperkenalkan dan menerangkan tujuan dan nilai-skor kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, tetapi berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka akses ke bermacam-macam sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melalui beritanya sesungguhnya media menolong pemerintah memecahkan bermacam-macam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu mesti diupayakan. Masuk itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018