27 Jan 2018

Kebebasan Pers Singapura

Kebebasan Pers Singapura

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal berjenis-jenis peristiwa, termasuk performa pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan berjenis-jenis info, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Pamekasan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh isu untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menaruh, mengolah, dan menyampaikan info dengan mengaplikasikan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berbohong. fakta patut disampaikan sebagai fakta, dan pendapat wajib dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers patut bisa membedakan secara terang mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang adalah anggapan politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada hukum tata tertib yang mengharuskan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memastikan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers patut menyajikan gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers wajib memahami kondisi segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers sepatutnya kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa memberi tahu dan menerangkan tujuan dan ( More : Ahli Kunci Jember WA 0822 2822 8900 ) skor-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tidak berarti pers harus mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka jalan masuk ke bermacam-macam sumber berita. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya berita akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Melalui infonya hakekatnya media menolong pemerintah menyelesaikan bermacam problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yakni kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu seharusnya diupayakan. Akses itu tidak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media adalah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018