18 Jan 2018

Kebebasan Pers Tidak Boleh Disalahgunakan

Kebebasan Pers Tidak Boleh Disalahgunakan

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan regulasi yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal bermacam-macam momen, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan bermacam kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Madura WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan regulasi, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan info dengan menggunakan segala tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pemrakarsa teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers harus menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berdusta. fakta semestinya diberi tahu sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingi pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap ialah sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai contoh diceritakan bahwa pers semestinya bisa membedakan secara terang mana yang merupakan momen politik, dan mana yang adalah pendapat politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tak ada tata tertib aturan yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban memastikan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers harus mempersembahkan ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers seharusnya memahami keadaan seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut sanggup menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa memberi tahu dan membeberkan tujuan dan skor-nilai kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang wajib diraih karena dianggap bahwa pers yakni instrumen pendidik masyarakat sehingga pers seharusnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers semestinya membuka jalan masuk ke berbagai sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah melaksanakan tugasnya. Melalui informasinya hakekatnya media menolong pemerintah mengatasi beraneka permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu sepatutnya diupayakan. Masuk itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018