19 Jan 2018

Kebebasan Pers Tidak Diatur Dalam Undang-undang

Kebebasan Pers Tidak Diatur Dalam Undang-undang

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan beraneka informasi, sehingga memperkuat dan menyokong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) mendapatkan, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk memaksimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menaruh, mengolah, dan memperkenalkan kabar dengan memakai semua jenis saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial ialah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berbohong. fakta seharusnya disampaikan sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai figur diceritakan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara terang mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang yakni pendapat politisi.

pers mesti berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu permasalahan terhadap khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada aturan undang-undang yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers wajib memberi tahu ilustrasi yang khas dari tiap kategori masyarakat dan pers wajib memahami kondisi semua kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers semestinya cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa menyajikan dan menjelaskan tujuan dan ( More : Ahli Kunci Lumajang WA 0822 2822 8900 ) skor-skor kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pengajar masyarakat sehingga pers wajib “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers seharusnya membuka akses ke pelbagai sumber info. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah mengerjakan tugasnya. Melalui informasinya sebenarnya media membantu pemerintah menuntaskan berbagai masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini ialah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap akses bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu sepatutnya diupayakan. Masuk itu tidak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018