1 Jan 2018

Kebebasan Pers Wujud Kedaulatan Rakyat

Kebebasan Pers Wujud Kedaulatan Rakyat

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan bermacam-macam isu, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, ( baca juga : Ahli Kunci Jombang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menaruh, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan menerapkan semua macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers wajib menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tak berbohong. fakta sepatutnya dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan info dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyampaikan pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers seharusnya dapat membedakan secara jelas mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers wajib berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu dilema kepada khalayak untuk dibahas bersama, meski tak ada regulasi hukum yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life umpamanya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menetapkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers harus memberi tahu ilustrasi yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers mesti memahami kondisi segala kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers harus mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa memperkenalkan dan membeberkan tujuan dan skor-skor kemasyarakatan.Pendapat bahwa ( More : Ahli Kunci Sidoarjo WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tak berarti pers semestinya mendramatisir pemberitaannya, tetapi berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih sebab dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers semestinya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan semua sesuatu dengan menghubungkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka jalan masuk ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan ialah dengan tersebarnya info akan mempermudah pemerintah melakukan tugasnya. Lewat kabarnya hakekatnya media menolong pemerintah memecahkan berjenis-jenis keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika terutamanya dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu sepatutnya diupayakan. Akses itu tak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif kepada isu terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, pun menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018