16 Jan 2018

Kebebasan Pers Yahoo Answer

Kebebasan Pers Yahoo Answer

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka momen, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan beraneka kabar, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Lamongan WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan berita dengan memakai segala tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pionir teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tidak berdusta. fakta wajib diperkenalkan sebagai fakta, dan anggapan semestinya dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers semestinya dapat membedakan secara terang mana yang yaitu peristiwa politik, dan mana yang merupakan anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu problem kepada khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tak ada undang-undang aturan yang mewajibkan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life contohnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menetapkan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari setiap kategori masyarakat dan pers patut memahami situasi seluruh kategori dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers wajib cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa memperkenalkan dan membeberkan tujuan dan poin-nilai kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Lamongan WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers harus “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers harus membuka akses ke pelbagai sumber kabar. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya kabar akan mempermudah pemerintah menjalankan tugasnya. Via infonya hakekatnya media menolong pemerintah memecahkan beraneka masalah yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap akses bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu patut diupayakan. Akses itu tidak akan ada bila khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yaitu urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018