21 Jan 2018

Kebebasan Pers Zaman Orde Baru

Kebebasan Pers Zaman Orde Baru

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan bisa mengenal bermacam-macam momen, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk memperkenalkan beraneka informasi, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Sampang WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat berita untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapat, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan berita dengan mengaplikasikan segala ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial adalah sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima syarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta mesti diberi tahu sebagai fakta, dan anggapan mesti dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap adalah sumber isu yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk mempersembahkan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers sepatutnya dapat membedakan secara terang mana yang ialah momen politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada tata tertib tata tertib yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menentukan bahwa pers adalah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers patut menyampaikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers seharusnya memahami kondisi seluruh golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers harus kapabel menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini tergoda dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers sepatutnya senantiasa mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan poin-poin ( More : Ahli Kunci Magetan WA 0822 2822 8900 ) kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal Ini tak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang semestinya diraih karena dianggap bahwa pers yaitu instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers sepatutnya membuka akses ke berbagai sumber info. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan adalah dengan tersebarnya kabar akan mempermudah pemerintah melaksanakan tugasnya. Lewat kabarnya sebenarnya media menolong pemerintah menyelesaikan berjenis-jenis dilema yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini yaitu kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke kabar akan tercipta dengan sendirinya. Tetapi, jalan masuk itu wajib diupayakan. Jalan itu tidak akan ada jika khalayak bersikap pasif kepada berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, bahkan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018