17 Jan 2018

Makalah Kebebasan Pers Dalam Wawasan Nusantara

Makalah Kebebasan Pers Dalam Wawasan Nusantara

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yakni hak yang dikasih oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat info, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melalui kebebasan pers masyarakat akan dapat mengenal beraneka peristiwa, termasuk daya kerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan pelbagai berita, sehingga memperkuat dan mendukung warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, ( baca juga : Ahli Kunci Lamongan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan berita dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan mempunyai Hak Tolak malahan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh berita untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memberi tahu isu dengan menggunakan segala tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggagas teori tanggung jawab sosial yaitu sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa cermat, dan tak berdusta. fakta mesti diperkenalkan sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode memperbandingkan pemberitaan dalam pers dengan informasi dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai model diceritakan bahwa pers mesti dapat membedakan secara terang mana yang merupakan peristiwa politik, dan mana yang merupakan anggapan politisi.

pers semestinya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu keadaan sulit kepada khalayak untuk dibahas bersama, sedangkan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life misalnya mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memutuskan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers patut menyajikan gambaran yang khas dari tiap-tiap golongan masyarakat dan pers semestinya memahami situasi segala golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers patut sanggup menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers wajib senantiasa memberi tahu dan menjelaskan tujuan dan nilai-poin kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Madiun WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tak berarti pers wajib mendramatisir pemberitaannya, melainkan berusaha mengaitkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang mesti diraih sebab dianggap bahwa pers merupakan instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke bermacam-macam sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak daripada dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui informasinya hakekatnya media menolong pemerintah memecahkan beragam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu diketahui dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. ialah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, jalan masuk itu semestinya diupayakan. Masuk itu tak akan ada apabila khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media merupakan urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan terhadap media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018