14 Jan 2018

Materi Kebebasan Pers Kelas 12

Materi Kebebasan Pers Kelas 12

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) yaitu hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat isu, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, arif, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan bisa mengetahui berbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Sebab itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kwalitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyampaikan bermacam-macam isu, sehingga memperkuat dan mensupport warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa kepada pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapat, ( baca juga : Agung Kunci – Ahli Kunci Surabaya ) dan menyebarluaskan gagasan dan info dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan peraturan, wartawan memiliki Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan isu untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menaruh, mengolah, dan menyajikan isu dengan menerapkan semua tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang pas bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers seharusnya menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta semestinya diberi tahu sebagai fakta, dan pendapat mesti dikemukakan sebagai murni ialah sebagai anggapan. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat simpel dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan sistem membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memberi tahu pemberitaan yang benar. sebagai teladan disebutkan bahwa pers sepatutnya dapat membedakan secara terang mana yang ialah peristiwa politik, dan mana yang yakni anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun relasi interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu persoalan kepada khalayak untuk dibahas bersama, meski tak ada regulasi regulasi yang mengharuskan pers menjalankan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan memastikan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kategori tertentu saja
pers seharusnya mempersembahkan gambaran yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers sepatutnya memahami keadaan segala golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers semestinya sanggup menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers seharusnya senantiasa mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan skor-nilai kemasyarakatan.Anggapan bahwa ( More : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, namun berusaha menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang harus diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pendidik masyarakat sehingga pers patut “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengaitkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers mesti membuka jalan masuk ke berjenis-jenis sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yakni dengan tersebarnya berita akan memudahkan pemerintah menjalankan tugasnya. Via infonya hakekatnya media menolong pemerintah menuntaskan berbagai problem yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terpenting dalam dua hal. yaitu

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu patut diupayakan. Masuk itu tak akan ada kalau khalayak bersikap pasif terhadap info terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau inspirasi yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018