31 Jan 2018

Musuh Kebebasan Pers 2014

Musuh Kebebasan Pers 2014

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan peraturan yang berhubungan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat informasi, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Lewat kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui pelbagai peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol kepada kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan bermacam-macam isu, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 perihal Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, ( baca juga : Ahli Kunci Trenggalek WA 0822 2822 8900 ) mendapat, dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan info untuk mengoptimalkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mendapatkan, mempunyai, menyimpan, mengolah, dan mempersembahkan informasi dengan memakai semua ragam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau dikenal pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pencetus teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers semestinya mempersembahkan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu jitu, dan tak berdusta. fakta semestinya dipersembahkan sebagai fakta, dan anggapan wajib dikemukakan sebagai murni adalah sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan metode membandingi pemberitaan dalam pers dengan isu dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap yaitu sumber kabar yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk memperkenalkan pemberitaan yang benar. sebagai figur disebutkan bahwa pers seharusnya dapat membedakan secara terang mana yang yakni peristiwa politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun kekerabatan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, padahal tak ada aturan regulasi yang mengharuskan pers mengerjakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menentukan bahwa pers yaitu wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu saja
pers seharusnya memperkenalkan ilustrasi yang khas dari tiap-tiap kategori masyarakat dan pers mesti memahami kondisi seluruh kelompok dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kesanggupan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya kapabel menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini termakan dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus selalu mempersembahkan dan membeberkan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan.Pendapat ( More : Ahli Kunci Blitar WA 0822 2822 8900 ) bahwa hal Ini tidak berarti pers mesti mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya mengaitkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang sepatutnya diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan semua sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers patut membuka akses ke berjenis-jenis sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya isu akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui kabarnya sesungguhnya media menolong pemerintah memecahkan pelbagai keadaan sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika khususnya dalam dua hal. adalah

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke info akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu harus diupayakan. Masuk itu tak akan ada seandainya khalayak bersikap pasif terhadap kabar terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media ialah urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengucapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018