22 Jan 2018

Pentingnya Kebebasan Pers Adalah

Pentingnya Kebebasan Pers Adalah

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan undang-undang yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih. Melewati kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui berbagai momen, termasuk performa pemerintah, sehingga timbul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri. Karena itu, media bisa dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk mempersembahkan beragam kabar, sehingga memperkuat dan menunjang warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Lamongan WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan kabar dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan aturan, wartawan memiliki Hak Tolak malah dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan kabar untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan memperkenalkan informasi dengan menggunakan segala macam saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai penggerak teori tanggung jawab sosial merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima prasyarat yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers patut menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk selalu cermat, dan tidak berdusta. fakta seharusnya dikenalkan sebagai fakta, dan anggapan seharusnya dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran berdasarkan ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat sederhana, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan kabar dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber info yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai teladan diceritakan bahwa pers sepatutnya bisa membedakan secara jelas mana yang adalah peristiwa politik, dan mana yang merupakan pendapat politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu situasi sulit terhadap khalayak untuk dibahas bersama, walaupun tidak ada hukum undang-undang yang mengharuskan pers melakukan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life seumpama mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai keharusan menetapkan bahwa pers ialah wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan klasifikasi tertentu saja
pers sepatutnya memperkenalkan gambaran yang khas dari tiap klasifikasi masyarakat dan pers patut memahami keadaan segala klasifikasi dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kemampuan ini akan menghindari terjadinya perselisihan sosial dan pers wajib mampu menjadi penafsir terhadap karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers harus senantiasa mempersembahkan dan menjelaskan tujuan dan skor-nilai kemasyarakatan.Pendapat bahwa hal ( More : Ahli Kunci Malang WA 0822 2822 8900 ) Ini tidak berarti pers sepatutnya mendramatisir pemberitaannya, namun berupaya menghubungkan suatu peristiwa dengan hakikat makna eksistensi masyarakat pada hal-hal yang seharusnya diraih sebab dianggap bahwa pers adalah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers sepatutnya “memikul tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan mengkaitkannya terhadap tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke beragam sumber berita. Masyarakat industri modern membutuhkan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan merupakan dengan tersebarnya informasi akan memudahkan pemerintah melakukan tugasnya. Melalui kabarnya sesungguhnya media membantu pemerintah memecahkan beragam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini adalah kontruksi transformatif kepada pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terutama dalam dua hal. merupakan

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke isu akan tercipta dengan sendirinya. Melainkan, akses itu mesti diupayakan. Akses itu tidak akan ada jikalau khalayak bersikap pasif terhadap berita terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malah mengungkapkan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau pandangan baru yang lebih bagus.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018