5 Jan 2018

Vidio Kebebasan Pers

Vidio Kebebasan Pers

Kebebasan pers (bahasa Inggris: freedom of the press) adalah hak yang diberi oleh konstitusional atau perlindungan aturan yang terkait dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah pers

Secara konseptual kebebasan pers akan menimbulkan pemerintahan yang cerdas, bijak, dan bersih. Via kebebasan pers masyarakat akan dapat mengetahui beragam peristiwa, termasuk kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, ataupun masyarakat sendiri. Karena itu, media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi, melengkapi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Kebebasan pers pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Dengan kebebasan pers, media massa dimungkinkan untuk menyajikan beraneka berita, sehingga memperkuat dan mendorong warga negara untuk berperan di dalam demokrasi atau disebut civic empowerment.[3]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seputar Pers pasal 4 di dalam ayat 1 diceritakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapat, ( baca juga : Ahli Kunci Kediri WA 0822 2822 8900 ) dan menyebarluaskan gagasan dan isu dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan undang-undang, wartawan mempunyai Hak Tolak pun dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diceritakan antara lain dalam pasal 28F bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapat kabar untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menaruh, mengolah, dan menyajikan berita dengan menggunakan segala tipe saluran yang tersedia.

Komisi Kebebasan pers (1942-1947) atau diketahui pula sebagai Komisi Hutchins (w:Robert Hutchins) sebagai pelopor teori tanggung jawab sosial yakni sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang ideal bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika serikat dan memberikan lima persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers.

pers mesti menyampaikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas, pers dituntut untuk senantiasa jitu, dan tidak berbohong. fakta harus dikenalkan sebagai fakta, dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni yakni sebagai pendapat. komisi membedakan kriteria kebenaran menurut ukuran masyarakat dibagi dalam masyarakat sederhana dan masyarakat modern. dalam ukuran masyarakat simpel, kebenaran akan dicari dengan cara membandingkan pemberitaan dalam pers dengan berita dari sumber-sumber lain, sementara dalam masyarakat modern, isi pemberitaan pers dianggap merupakan sumber berita yang dominan, sehingga pers lebih dituntut untuk menyajikan pemberitaan yang benar. sebagai model disebutkan bahwa pers harus dapat membedakan secara terang mana yang merupakan momen politik, dan mana yang ialah anggapan politisi.

pers sepatutnya berperan sebagai forum pertukaran anggapan, komentar dan kritik. Media dituntut untuk membangun hubungan interaktif dengan publik dalam pengertian media menyodorkan suatu masalah terhadap khalayak untuk dibahas bersama, meskipun tidak ada regulasi tata tertib yang mengharuskan pers melaksanakan fungsi ini. komisi dalam pertemuan dengan tokoh pers, w:Henry Luce penerbit majalah Time and Life semisal mendefinikan tanggung jawab sosial pers sebagai kewajiban menetapkan bahwa pers merupakan wakil masyarakat secara keseluruhan, bukan golongan tertentu saja
pers semestinya memberi tahu gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers mesti memahami keadaan segala golongan dimasyarakat tanpa terjebak pada stereotype. Kecakapan ini akan menghindari terjadinya konflik sosial dan pers sepatutnya cakap menjadi penafsir kepada karakteristik suatu masyarakat dan memahaminya seperti aspirasi, kelemahan, dan prasangka. Komisi ini terpengaruh dengan idelogi sosialis yang berkembang pada masa-masa perang dunia kedua yang yang membedakan dengan terdahulu dalam teori libertarian.

pers patut selalu memberi tahu dan menjelaskan tujuan dan poin-poin ( More : Dampak positif dan negatif kebebasan pers ) kemasyarakatan.Anggapan bahwa hal Ini tidak berarti pers patut mendramatisir pemberitaannya, melainkan berupaya menghubungkan suatu momen dengan hakikat makna keberadaan masyarakat pada hal-hal yang patut diraih sebab dianggap bahwa pers ialah instrumen pengajar masyarakat sehingga pers mesti “memikul tanggung jawab sebagai pengajar dalam memaparkan seluruh sesuatu dengan menghubungkannya kepada tujuan dasar kemasyarakatan.

pers wajib membuka jalan masuk ke berjenis-jenis sumber informasi. Masyarakat industri modern memerlukan jauh lebih banyak ketimbang dimasa sebelumnya. Alasan yang dikemukakan yaitu dengan tersebarnya informasi akan mempermudah pemerintah mengerjakan tugasnya. Lewat informasinya sebenarnya media membantu pemerintah mengatasi berjenis-jenis situasi sulit yang terjadi dalam masyarakat.Teori tanggung jawab sosial ini merupakan kontruksi transformatif terhadap pemikiran aliran libertarian yang terdulu dikenal dalam masyarakat pers di Amerika terlebih dalam dua hal. yakni

teori libertarian menganggap jalan masuk bebas ke berita akan tercipta dengan sendirinya. Tapi, akses itu harus diupayakan. Masuk itu tak akan ada bila khalayak bersikap pasif kepada informasi terbatas yang disodorkan kepadanya,
teori libertarian menganggap media yakni urusan individu, bukan urusan masyarakat, malahan menyuarakan bahwa individu boleh berbeda kepentingan kepada media, dan hal itu akan membuahkan hasil positif berupa gagasan atau ide yang lebih baik.

Bagikan ke :

crb_theme © 2012 - 2018